Frans Djalong
Peneliti, Penulis, dan Analis Ekonomi Politik, Demokrasi, dan Geopolitik
-
Krisis Ukraina: Ancaman Perang Nuklir dan Krisis Energi (2022)
-
๐ฃ๐ฟ๐ฎ๐๐๐ฎ๐ฟ๐ฎ๐ ๐ ๐ฒ๐ป๐ท๐ฎ๐ฑ๐ถ ๐ฆ๐๐ฝ๐ฒ๐ฟ๐ฝ๐ผ๐๐ฒ๐ฟ: Indonesia dalam Dunia Multipolar (2022)
-
Belajar dari ๐ฃ๐ฎ๐ป๐ฑ๐ฒ๐บ๐ถ ๐๐ผ๐๐ถ๐ฑ-๐ญ๐ต, ๐ฃ๐ฎ๐ฝ๐ฎ๐ป ๐๐ฎ๐๐๐ฟ ๐๐ฒ๐ผ๐ฝ๐ผ๐น๐ถ๐๐ถ๐ธ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฌ
-
Pluralisme dan Demokrasi: Menuju Politik Kewarganegaraan (2010)
-
Dialektika, Perubahan, dan Transformasi (2023)
Tulisan ini membahas krisis dalam hubungannya dengan perkembangan masyarakat yang bersifat dinamis, dialektis, dan transformatif. Dimensi transformatif dari sebuah perubahan terletak pada kapasitas dialektis yang memungkinkan berbagai jenis elemen bertansformasi menciptakan sistem yang baru, baik sebagai framework berpikir maupun kebijakan. Disebut demikian karena masyarakat bukanlah sebuah format yang ajek namun senantiasa berubah. Dari… Baca Selengkapnya
-
Politik dan Krisis: Membaca Relasi Sosial, Ekonomi dan Budaya (2023)
Politik lebih dari sekadar urusan merebut dan mempertahankan kekuasaan. Sosiologi Politik, sebagai suatu topik kajian, mengajak kita memeriksa politik di dalam relasi sosial, relasi ekonomi, relasi budaya dan dalam hubungan antara ketiganya. Hal itu berarti politik tidak semata berhenti pada tindakan atau perilaku dan realisasi kepentingan tetapi terpenting lagi ditemukan dalam interaksi, komunikasi… Baca Selengkapnya
-
Kajian Identifikasi dan Pemetaanย Kebutuhan Daerah Pasca-Konflik di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara
Kajian Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan Daerah Pasca-Konflik di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kegiatan ini merupakan riset advokasi kebijakan, memberi input program strategis dan taktis untuk penanganan khusus daerah-daerah tertinggal. Diselenggarakan PSKP UGM bekerjasama dengan Kemendes PDTT dan CPRU-UNDP, 25 Agustus-25 Desember 2015. Frans Djalong: Koordinator Program Periode: 25 Agustus-25 Desember 2015 Lokasi:… Baca Selengkapnya
-
Manggaraian Indigenity and Politics of Citizenshipย (2015)
The rise of indigenity politics in 3 Manggaraian Districs (East Nusa Tenggara Province) has a great deal to do with the actual disconnection between development and democracy practices. Development is entirely state’s affairs led by head of districts and local parliaments whose legitimacy and accountability built solely on ballot box. Against this backdrop,… Baca Selengkapnya
-
Beyond Liberal Politics of Recognition: Bringing Indigenous Rights Movements into Democratic Framework of Public Policy
Riset Internasional ‘Politics of Indigenity: Popular movement in Post Reform Indonesia’. Studi ini mengkaji gerakan politik masyarakat adat di 3 propinsi dengan karakteristik berbeda (Aceh, Maluku dan Nusa Tenggara Timur). Gerakan politik masyarakat adat merupakan bagian dari upaya masyarakat pertanian suburban sebagai kelompok warga negara aktif bernegosiasi dengan rezim pembangunan kabupaten, propinsi dan… Baca Selengkapnya
-
Indeks Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal di Indonesia (22 Provinsi)-IKKDTI 2014
Indeks Ketahanan Konflik di Daerah Tertinggal merupakan sebuah eksperimentasi akademik dengan tujuan praktis: mendorong agenda nasional pencegahan konflik kekerasan di Indonesia. Dengan mengambil sampel 50 kabupaten tertinggal, Indeks ini hendak memberi gambaran serba cepat kondisi kapasitas perdamaian dan kerentanan konflik di Indonesia. Capaian melalui angka hasil olahan statistik barangkali tidak selalu berhasil sebagai… Baca Selengkapnya
