Frans Djalong
Peneliti, Penulis, dan Analis Ekonomi Politik, Demokrasi, dan Geopolitik
-
Krisis Ukraina: Ancaman Perang Nuklir dan Krisis Energi (2022)
-
๐ฃ๐ฟ๐ฎ๐๐๐ฎ๐ฟ๐ฎ๐ ๐ ๐ฒ๐ป๐ท๐ฎ๐ฑ๐ถ ๐ฆ๐๐ฝ๐ฒ๐ฟ๐ฝ๐ผ๐๐ฒ๐ฟ: Indonesia dalam Dunia Multipolar (2022)
-
Belajar dari ๐ฃ๐ฎ๐ป๐ฑ๐ฒ๐บ๐ถ ๐๐ผ๐๐ถ๐ฑ-๐ญ๐ต, ๐ฃ๐ฎ๐ฝ๐ฎ๐ป ๐๐ฎ๐๐๐ฟ ๐๐ฒ๐ผ๐ฝ๐ผ๐น๐ถ๐๐ถ๐ธ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฌ
-
Pluralisme dan Demokrasi: Menuju Politik Kewarganegaraan (2010)
-
Konflik Pertambangan: Mengelola Paradoks (2010)
Tulisan singkat ini bertujuan untuk memperlihatkan dimensi-dimensi penting yang membentuk ruang lingkup konflik terkait praktik pertambangan dan resistensi masyarakat terhadap eksploitasi SDA. Dalam satu dekade terakhir, konflik pertambangan tak dapat dipisahkan dari dinamika demokratisasi dan penguatan isu kesejahteraan. Demokratisasi membentuk kesadaran baru di kalangan masyarakat bahwa eksploitasi sumber daya alam di daerah mereka… Baca Selengkapnya
-
Melampaui Komunalisme:Siasat Perdamaian dalam Politik Pembangunan (2009)
Tulisan singkat ini bertujuan memperlihatkan kebutuhan dan tantangan proyek perdamaian dalam konteks desentralisasi dan demokratisasi. Bertolak dari fenomena konflik-konflik komunal satu dekade terakhir dan belajar dari kasus sengketa 6 Desa di Maluku Utara, tulisan ini menggarap dua pertanyaan penting berikut. Pertama, mengapa proyek perdamaian perlu menggarap isu-isu konflik dalam spektrum politik pembangunan dan… Baca Selengkapnya
-
Manggaraian Indigeneity: The Poor, The Sacred and Demos in Post-Reform Indonesia (2017)
This paper engages the question of how indigeneity emerges as central historical figure and plays out its multiple subject position in negotiation with the state and the church. Drawing on current experience of indigenous movement in East Manggarai, Flores Island, this study argues that the increasing significance of indigeneity as active citizenship relates… Baca Selengkapnya
-
Tata Kelola Pemilu untuk Demokrasi: Antara Liberasi dan Emansipasi (2018)
Tata kelola penyelenggaraan Pemilu merupakan topik sentral bagi praktek demokrasi substansial. Tata kelola tersebut memastikan terselenggaranya sistem politik yang menjamin keberlanjutan formasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Tulisan ini bertolak dari dua argumen. Pertama, tata kelola Pemilu sebagaimana tercermin dalam regulasi dan praktek elektoral pasca Reformasi menekankan aspek liberasi politik,… Baca Selengkapnya
-
Populisme dan Demokrasi:Tantangan Politik Indonesia Pasca Pilpres/Pileg 2019
Tulisan ini membahas secara singkat hubungan antara politik identitas dan populisme elektoral dalam Pemilu 2019. Argumen utama adalah bahwa eskalasi politik identitas menjadi populisme elektoral merupakan kreasi politik oligarki nasional sebagai taktik elektoral di tengah defisit kerja representasi partai politik selama lima tahun sebelumnya dan tidak tersedianya gerakan politik kewarganegaraan berbasis kelompok kepentingan.… Baca Selengkapnya
-
Paradoks Toleransi: Ahok โKristenโ, Trump โRasisโ & Migran โMuslim Eropaโ (2017)
Toleransi lebih sering membawa masalah daripada solusi bagi masyarakat demokratis. Sebab utamanya adalah wacana toleransi digunakan oleh kekuatan elit nasional dan elit global untuk memecah belah masyarakat untuk dikontrol dan dikendalikan. Sekaligus mengalihkan perhatian masyarakat dari cara kerja kekuasaan elit yang menyebabkan kemiskinan dan kerentanan sosial. Baca Selengkapnya
