Category: Riset
-
Beyond Liberal Politics of Recognition: Bringing Indigenous Rights Movements into Democratic Framework of Public Policy
Riset Internasional ‘Politics of Indigenity: Popular movement in Post Reform Indonesia’. Studi ini mengkaji gerakan politik masyarakat adat di 3 propinsi dengan karakteristik berbeda (Aceh, Maluku dan Nusa Tenggara Timur). Gerakan politik masyarakat adat merupakan bagian dari upaya masyarakat pertanian suburban sebagai kelompok warga negara aktif bernegosiasi dengan rezim pembangunan kabupaten, propinsi dan pusat. Kerjasama…
-
Indeks Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal di Indonesia (22 Provinsi)-IKKDTI 2014
Indeks Ketahanan Konflik di Daerah Tertinggal merupakan sebuah eksperimentasi akademik dengan tujuan praktis: mendorong agenda nasional pencegahan konflik kekerasan di Indonesia. Dengan mengambil sampel 50 kabupaten tertinggal, Indeks ini hendak memberi gambaran serba cepat kondisi kapasitas perdamaian dan kerentanan konflik di Indonesia. Capaian melalui angka hasil olahan statistik barangkali tidak selalu berhasil sebagai cermin realitas,…
-
Ekonomi-Politik Patronase di 3 Kabupaten Manggarai
Kegiatan penelitian Patronase Politik di 3 Kabupaten (Manggarai, Manggarai Barat, & Manggarai Timur), NTT. Melacak komplikasi hubungan politik dan ekonomi tingkat lokal, serta merumuskan masalah dan peluang bagi agenda demokratiasi lokal berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi awalan kegiatan advokasi politik peneliti di 3 Kabupaten sampai saat ini. Lokasi penelitian: 3 wilayah kabupaten Manggarai, Juli-Oktober 2008. Penelitian…
-
Power, Welfare and Democracy
Kegiatan penelitian Power, Welfare & Democracy—PWD Project tahap 1. Kerjasama PSSAT UGM dan University of Oslo, Norwegia, 2009-2011, dibiayai Norwegian Embassy. Tujuan kegiatan adalah mengkaji masalah dan peluang demokratisasi Indonesia dan melakukan konsolidasi aktivis daerah dalam forum bersama. Kegiatan berupa riset dan serial FGD. Frans Djalong: Peneliti Utama Periode: 2009-2011 Produk Kegiatan Peneliti: 2 artikel…
-
Kohesi Sosial di Maluku Utara Pasca Konflik
Sengketa status wilayah administrasi 6 (enam) desa mencuat semenjak Pemerintah Kabupaten Dati II Maluku Utara melaksanakan Program Transmigrasi Lokal (Translok) masyarakat Pulau Makian ke Pulau Halmahera pada tahun 1975. Sengketa status wilayah ini terus berlanjut hingga saat ini antara Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) meskipun Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah…
-
Terrorism, Radicalism and Violence: Conceptual Debate & Policy Input
Frans Djalong: Peneliti Utama Periode: Agustus-Desember 2010 Kegiatan Penelitian bertajuk ‘Terrorism, Radicalism and Violence: Conceptual Debate & Policy Input’. Fisipol UGM bekerjasama dengan Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), Agustus-Desember 2010. Kegiatan berupa analisis dokumen dan serial FGD di Jakarta dan Yokyakarta. Produk Kegiatan: Laporan Kegiatan, Dokumen Kajian, Policy Brief Kegiatan seminar presentasi hasil…
-
Kelola Konflik SDA-Pemda Kalimantan Timur
Frans Djalong: Fasilitator Utama Periode: Agustus-Desember 2014 (kegiatan pelatihan berseri) Kegiatan serial Pelatihan Kelola Konflik SDA untuk Pemda Kalimantan Timur. PSKP UGM bekerjasama dengan Pemda Kaltim, Agustus-Desember 2013. Fokus pelatihan adalah peningkatan kapasitas kelola konflik SDA dan pengembangan instrumen tata kelola kepentingan dan stakeholder. Lokasi kegiatan di Yokyakarta. Produk Kegiatan: Modul, Policy Brief
-
Komunitas Pendidikan untuk Perdamaian NTT
Frans Djalong: Fasilitator Utama Lokasi: Kabupaten Kupang dan Kabupaten Belu, NTT Kelompok Sasaran: Guru dan Orang Tua Murid (Khususnya ‘warga baru’ atau eks-pengungsi Timor-Timur Periode: Februari-Oktober 2013 Produk Kegiatan: Laporan Kegiatan, Modul, Jaringan Advokasi Gambaran Singkat Kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas Komunitas Pendidikan untuk Perdamaian di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Belu, NTT. Kerjasama PSKP UGM dan…