1. Mengapa Penting Membicarakan Demokrasi Pancasila? Perlukah Pancasila dibahas kembali sebagai kritik terhadap neoliberalisme dan panduan berdemokrasi?
2. Apa itu Demokrasi Pancasila?
3. Intisari Pancasila bagi Politik Kewarganegaraan
4. Demokrasi Pancasila sebagai Koreksi terhadap Ekonomi-Politik Neoliberal
5. Produksi Pengetahuan berbasis Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila: Mengapa Penting?
1. Pancasila sebagai basis genealogis Kemerdekaan Indonesia: Pancasila dirumuskan pendiri bangsa berdasarkan pengalaman ketertindasan kolonial dan perlawanan dlm gerakan nasionalisme
2. Pancasila dihasilkan melalui refleksi kritis pendiri bangsa terhadap kontestasi ideologis dalam gejolak Perang Dunia Kedua (Liberalisme sbg basis kapitalisme berujung pada nasionalisme fasis/’totalitarianisme’ Jerman/NAZI, komunisme sebagai basis Uni Soviet berujung pada ‘autoritarianisme’ Stalin)
3. Pancasila adalah manifestasi ideologi kritis bagi Indonesia poskolonial; Indonesia tergarap dalam pertarungan ideologis dan perebutan sumber daya dlm Perang Dunia II di 2 front (front Eropa-kolonialis dan Front Asia-Pasifik
4. Pancasila sebagai Panduan Tata Kelola Hubungan antara Negara dan Kebangsaan; Ideologi pengelolaan kelas sosial-ekonomi agar tidak konfrontatif dan rujukan hubungan agama dan politik agar agama berdimensi liberasi dan emansipasi
5. Pancasila, sebagaimana tertuang dalam UUD 1045, sebagai prinsip pengaturan hubungan antara negara dan warga negara, negara bertugas memberi kesejahteraan dan keamanan, sekaligus menjamin kebebasan berkumpul, berserikat dan berpendapat
6. Pancasila sebagai Panduan Geopolitik Indonesia: Politik luar negeri yang bebas dari tekanan ideologi global-imperial (kapitalisme neoliberal); politik luar negeri yang aktif berpartisipasi dalam proyek de-kolonisasi, menggunakan diplomasi damai yang tetap menunjukkan keberpihakan dalam struktur ekonomi-politik global yang timpang; geopolitik Pancasila tersebut dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan nasional (ekonomi kerakyatan, keamanan teritorial dan identitas kebangsaan) dalam percaturan ekonomi-politik internasional
7. Arti Penting Pancasila Terkini: Sebagai respon politik emansipatoris terhadap kelola pembangunan yang terlalu neoliberal di dalam negeri; sebagai respon politik emansipatoris terhadap normalisasi politik identitas yang menghindarkan kritik terhadap struktur politik oligarkis (pusat dan daerah), dan membatalkan keaktifan warga negara dalam urusan publik (depolitisasi)
Apa itu Demokrasi Pancasila?
1. Gabungan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi: kesejahteraan tidak dapat diperoleh semata dengan mengabaikan keterlibatan warga negara dlm perumusan kebijakan (pengalaman Orde Baru, instabilitas politik); Surplus politik tanpa model ekonomi berkelanjutan (pengalaman Orde Lama, instabilitas politik); Surplus politik identitas dalam limbah teknokrasi pembangunan (pengalaman terkini pasca Reformasi–polarisasi politik elektoral, supremasi elit dlm formulasi kebijakan)
2. Menekankan pada kombinasi kebebasan individu, politik perwakilan dan perumusan kepentingan bersama (mendamaikan sekaligus melampaui liberalisme, sosialisme dan komunalisme)
3. Fokus pada agensi politik warga negara: kapasitas/kapabilitas warga negara dalam partisipasi aktif merumuskan kepentingan umum; kapasitas/kapabilitas warga negara memilih dan dipilih dalam perwakilan politik untuk urusan publik (pemilu/pilpres/pilkada)
4 Fokus pada agensi ekonomi warga negara: kapasitas/kapabilitas bekerja mandiri utk kesejahteraan pribad; kapasitas/kapabilitas berserikat menjalankan kerja utk kepentingan pribadi dan kelompok
Negara Sebagai Arena Ekonomi-Politik
1. negara sebagai ruang terbuka pertarungan kepentingan yang difasilitasi via pemilihan umum
2. negara sebagai ruang inklusif bagi partisipasi warga negara dalam perumusan dan pengawasan kebijakan umum
3. negara sebagai ruang kelola konflik kelas merumuskan kepentingan bersama/musuh bersama dan mencegah dominasi oligarki/patronasi
Intisari Pancasila bagi Politik Kewarganegaraan
1. Politik liberasi: Kebebasan individu dijamin, sebagai prasyarat bekerjanya infrastruktur demokrasi; literasi politik bagi tiap-tiap warga negara melalui pendidikan, pekerjaan dan ruang publik; partisipasi aktif dalam politik perwakilan dan debat kebijakan dlm ruang publik
2. Politik emansipasi: kerja politik kolektif berupa gerakan sosial-ekonomi untuk mengamankan dan menjamin pemenuhan kepentingan perorang sebagai kelompok kepentingan—strukturasi demokrasi; kerja politik kolektif berupa perjumpaan/dialog antar kelompok kepentingan, mencari titik temu bersama serta dengan itu menciptakan isu-isu publik baru dan ruang politik menjadi lebih inklusif
3. Wawasan dan kesadaran ttg struktur ekonomi-politik timpang dan tak adil: pengetahuan tentang adanya ketidakadilan sistemik—kemiskinan sebagai pemiskinan, masalah struktural, pembungkaman sebagai represi politik, masalah struktural; kesadaran tentang preferensi ekonomi-politik perorang berdampak atau terjalin dgn prekariasi ekonomi dan represi politik yang dialami orang/kelompok lain; perlunya literasi politik dalam ruang publik,menjamin kebebasan individu sekaligus mendorong kolaborasi warga negara sebagai kelompok kepentingan—demos
Demokrasi Pancasila: Koreksi terhadap Ekonomi-Politik Neoliberal
1. Membongkar normalisasi politik identitas: dekonstruksi terhadap politisasi identitas kultural yang diproduksi oligarki nasional dan lokal; dekonstruksi terhadap paradigma multikulturalisme neoliberal, yang memandang kemiskinan dan ketidakamanan sebagai problem budaya
2. Mengoreksi teknokrasi pembangunan ekonomi: menentang paradigma kebijakan pembangunan yang memandang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik disebabkan oleh pencanggihan tata kelola kelembagaan dan kepakaran teknis ‘komunitas pembuat kebijakan’; memaksimalkan partisipasi kelompok kepentingan aktual/akar rumput dalam perumusan kebijakan pembangunan di pusat dan di daerah
3. Proyeksi geopolitik nasional: kedaulatan politik luar negeri berbasis kepentingan nasional; kepemimpinan nasional yang sadar ekonomi-politik internasional yang timpang; menyiasati keterbatasan nasional dan memaksimalkan keunggulan nasional dalam pertarungan geopolitik; kesadaran dan wawasan publik nasional ttg geopolitik untuk mengontrol perilaku oligarki dalam negeri berkolaborasi dengan kekuatan ekopol global
Produksi Pengetahuan berbasis Demokrasi Pancasila
1. Orientasi pengajaran pendidikan tinggi menyiapkan generasi muda berwawasan ekonomi-politik, melampaui sekat-sekat kompetensi keahlian
2. Kegiatan penelitian dan penulisan karya ilmiah berorientasi keberpihakan dan konsolidasi gerakan sosial
3. Generasi muda, khususnya mahasiswa, terlibat aktif dalam keorganisasian menuju pelibatan gerakan sosial—paradigma organisasi bertransformasi menjadi politik gerakan
4. Keterlibatan aktif dalam literasi publik, menjalin gerakan dan dialog lintas-isu dan lintas-daerah
